Dari total Rp 1.417 Triliun asset pembiayaan PT SHF terdapat porsi pembiayaan Motor Listrik per Desember tahun 2024 sebesar Rp 40.6 Miliar.

Sehubungan dengan kesempatan, kesetaraan dalam bekerja PT SHF memberikan kesempatan kepada semua Warga Negara Indonesia untuk terlibat di dalam kegiatan PT SHF. Adapun detailnya adalah sbb:

Pembiayaan dalam tahun 2024 dapat di sampaikan sbb:

Di dalam menyalurkan pembiayaan tersebut di atas disalurkan melalui saluran yang ada di PT SHF meliputi 12 cabang dan satu cabang sales point serta kantor pusat secara langsung. PT SHF secara inklusif memastikan ketersediaan dan keterjangkauan akses terhadap produk dan layanan yang diberikannya melalui keberadaan 12 kantor-kantor di pulau jawa dengan di sertai oleh kegiatan literasi keuangan.

Dengan kegiatan tersebut juga memberikan dampak sosial dengan perekrutan tenaga kerja di seputaran kantor cabang PT SHF berlokasi dan juga multiplier efek / penggerak roda ekonomi di daerah sehingga bisa menggerakan perekonomian di daerah.

Untuk menunjang keberlanjutan PT SHF di dalam memberikan pengingat untuk membayar angsuran dan atau keterlambatan angsuran sudah menggunakan media Whatsapp sebagai secara komunikasi yang otomatis mengurangi biaya pengadaaan kertas.

Hingga akhir tahun 2024 Perusahaan memiliki 12 Kantor Cabang dan 1 Kantor Selain Kantor Cabang/Point of Sales yang tersebar di seluruh pulau jawa.

Kegiatan usaha Perusahaan pada saat ini pada kegiatan pembiayaan multiguna untuk pembelian mobil bekas dan pembiayaan modal kerja serta investasi. Pembiayaan investasi dan modal kerja mayoritas di khususkan untuk debitur koporasi sedangkan pembiayaan multiguna dengan segment untuk retail yang bersifat konsumtif khususnya untuk pembelian mobil bekas secara angsuran dan kebutuhan akan dana.

Kegiatan usaha sebagaian besar berlokasi di Pulau Jawa terkecuali untuk pembiayaan korporasi berlokasi di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Untuk pembiayaan korporasi PT SHF berkolaborasi dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya terutama yang terafiliasi dengan kepemilikan dari Korea Selatan.

Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, maka plafon persetujuan kredit untuk setiap jenjang dibuat tidak terlalu besar untuk setiap aplikasi kredit. Wewenang memutuskan kredit tersebut selalu ditinjau secara berkala dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari suatu Komite Kredit yang perlu mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent financing) yang dianut Perusahaan.

Perseroan memiliki kebijakan kredit yang diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta upayanya untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perusahaan.

Di tahun 2024 tidak ada perubahan signifikan PT SHF fokus kepada pembiayaan kendaraan listrik dan melakukan tindakan mitigasi risiko terhadap potensi kerugian yang timbul akibat naiknya overdue debitur korporasi.

Perusahaan meyakini pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang konsisten pada setiap tingkatan organisasi dan setiap aktivitas perusahaan. Struktur tata kelola Perusahaan yang menggambarkan pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) di lingkup Perusahaan mencakup 3 (tiga) organ utama Perusahaan, yaitu:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagai forum bagi Para Pemegang Saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kelangsungan Perusahaan, RUPS wajib dilaksanakan minimal satu tahun sekali sedangkan RUPS LB berdasarkan situasi dan atau permintaan dari pemangku kepentingan sebagaimana di atur di dalam anggaran dasar Perusahaan. Selain melalui pertemuan RUPS juga dilakukan melalui sirkuler.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas sbb:

1. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memberikan nasehat, tanggapan dan atau persetujuan kepada Perusahaan dalam hal ini Direktur dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
4. Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Terlibat aktif di dalam Komite Audit Perusahaan, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.
7. Wajib mengadakan dan melaksanakan Rapat Komisaris minimal sekali dalam satu kuartal dan rapat bersama dengan Dewan Direksi satu kali dalam setiap kuartal.
8. Memastikan PT Sinarmas Hana Finance telah menjalankan perlindungan konsumen dengan baik dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Direksi

Berfungsi untuk melakukan pengelolaan operasi dan bisnis Perusahaan. Struktur ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan junto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam membangun budaya Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2023 dan 2024, yang keseluruhan penerapan tata kelola keberlanjutan menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris serta jajaran Direksi yang ikut terlibat dalam pengawasannya.

Tugas Direksi:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hak dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   1. Meminjam uang atau menerbitkan surat tanda pinjaman uang, obligasi atau surat utang;
   2. Pembentukan setiap anak perusahaan atau penanaman modal/penyertaan modal atau menjual/mengalihkan/melepaskan kepentingan Perseroan dalam perusahaan lain;
   3. Pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan lain;
   4. Mengadakan perjanjian dengan terafiliasi Perseroan (selain dari pada kontrak-kontrak teknikal asisten yang telah disepakati para pemegang saham;
   5. Setiap pengeluaran yang jumlahnya tidak termasuk dalam anggaran yang telah disetujui;
   6. Memberikan setiap jaminan atau penggantian kerugian, atau gadai, jaminan fidusia atau penunjukan, pembebanan atau hak jaminan lainnya atas harta kekayaan Perseroan;
   7. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, untuk menjamin pembayaran atau pelaksanaan sehubungan dengan kewajiban setiap pihak ketiga;
   8. Setiap investasi (termasuk investasi/membeli atau dengan cara lain memperoleh hak atas tanah dan bangunan-bangunan; atau
   9. Memberikan pinjaman kepada nasabah (satu pihak peminjam) pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dalam jumlah rupiah yang setara dengan US$100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat) atau lebih, menggunakan nilai tukar mata uang asing yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tanggal perjanjian pembiayaan.

   Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari keputusan rapat Dewan Komisaris.

4. Direksi dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan berikut di bawah ini tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, yaitu:
   1. Membuat kebijakan umum usaha; dan
   2. Membeli atau melepaskan aset tidak bergerak non-operasional yang mungkin menganggu operasional usaha Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau mengikat Perseroan sebagai penjamin atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan sama dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, wajib mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

   Secara keseluruhan, Tata Kelola di Perusahaan berada pada Peringkat 1, adapun selama proses pemantauan tata kelola Perusahaan pada tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam Struktur, Proses dan Hasil Penerapan Tata Kelola yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

   1. Proses Tata Kelola
      • Dalam penerapan manajemen risiko, SOP Unit Koordinator Head Collection (KHC) dan Unit Credit Control belum tersedia, sehingga pedoman terkait wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi kerja belum mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari unit kerja yang baru terbentuk. Dalam hal ini, SOP masih dalam tahap penyempurnaan oleh divisi-divisi terkait.
      • Dalam penerapan manajemen risiko, terdapat pedoman tentang pengendalian piutang tak tertagih (writeoff). Sehingga diharapkan di tahun 2025 untuk penghapusan piutang akan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
   2. Hasil Penerapan Tata Kelola

      Rencana strategis perusahaan telah disusun berdasarkan peluang rentabilitas dan pertumbuhan aset di masa depan. Saat ini, perusahaan telah menerapkan kajian komprehensif yang mencakup analisis kebutuhan pasar, persaingan usaha, proyeksi ekonomi, serta identifikasi potensi kelemahan, ancaman, dan hambatan. Langkah ini memastikan bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan dengan lebih terarah dan optimal.

2. Profil Risiko

   Secara keseluruhan, Profil Risiko di Perusahaan berada pada Peringkat 2 dan dapat ditampilkan sebagai berikut:

   

   Kendala-kendala yang muncul dalam Profil Risiko atas keseluruhan faktor yang di nilai adalah sebagai berikut:

   1. Risiko Kredit
      • Sebagian besar produk pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja (74.63% dari total pembiayaan).
      • Konsentrasi 25 Debitur Prioritas dengan OS > IDR 5 Miliar adalah > 61.75% dari total asset pembiayaan. Hal ini memberikan dampak pada risiko kredit dan berpotensi meningkatkan NPF secara signifikan jika terjadi gagal bayar dari sisi Debitur.
      • Pertumbuhan pembiayaan naik s.d. 4.96% dengan penurunan terbesar ada di produk pembiayaan multiguna.
      • Per bulan Desember, tingkat Gross NPF (Non-Performing Financing) tercatat sebesar 4.12%, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan November yang berada di angka 4.35%.
      • 25.04% portofolio pembiayaan berasal dari Industri Batubara, situasi industri batubara saat ini relative stabil setelah fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh krisis energi global, namun di bulan Desember mengalami penurunan dan dalam forecast beberapa website internet menunjukan kenaikan di bulan Januari namun tidak signfikan.
   2. Risiko Likuiditas

      Tidak terdapat peristiwa risiko likuiditas yang berpotensi merugikan Perusahaan dalam tahun 2024.

   3. Risiko Operasional
      • Pelaksanaan cuti blockleave masih belum efektif karena adanya perbedaan peraturan internal di SHF, salah satu peraturan menyatakan bahwa karyawan harus mengambil cuti minimal 5 hari tetapi di sisi lain SHF menerapkan cut-off cuti internal sama dengan cuti Pemerintah (selama tahun 2024, cuti Pemerintah adalah 10 hari sehingga cuti internal yang tersisa hanya 1 hari).
      • Ada beberapa gangguan sistem IT dan server tetapi cukup kecil seperti yang paling sering terjadi adalah hosting mail server & security (exabytes & vimana), dimana email dari eksternal tidak selalu bisa diterima, kebanyakan harus dikirim ulang dan ini sudah berlangsung cukup lama. Untuk core system terdapat masalah 1 kali.
   4. Risiko Strategi

      Realisasi pencapaian laba bersih dibandingkan dengan rencana bisnis adalah -525.59% karena meningkatnya cadangan kerugian untuk akun yang menunggak akibat dari meningkatnya kredit macet dan penurunan pendapatan bunga pada tahun 2024, hal ini signifikan mengalami lonjakan khususnya di bulan Desember 2024.

   5. Risiko Kepatuhan

      Tidak terdapat peristiwa risiko kepatuhan yang berpotensi merugikan Perusahaan dalam tahun 2024.

   6. Risiko Hukum

      Tidak terdapat peristiwa risiko hukum yang berpotensi merugikan Perusahaan dalam tahun 2024.

   7. Risiko Pasar

      Tidak terdapat peristiwa risiko pasar yang berpotensi merugikan Perusahaan dalam tahun 2024.

   8. Risiko Reputasi

      Tidak terdapat peristiwa risiko reputasi yang berpotensi merugikan Perusahaan dalam tahun 2024.

3. Rentabilitas

   Secara keseluruhan, kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berada pada Peringkat 4 dari 19 faktor rentabilitas yang dapat ditampilkan sebagai berikut:

   
4. Permodalan

   Secara keseluruhan, kemampuan Perusahaan dalam memperoleh permodalan atau dukungan dana berapa pada Peringkat 2 dari 6 faktor permodalan yang dapat ditampilkan sebagai berikut:

   

Dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan, Perusahaan melaksanakan kegiatan operasional yang ramah lingkungan sesuai komitmen dan rencana yang di buat dari tahun ke tahun. Perusahaan turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Partisipasi Perusahaan diwujudkan melalui upaya kebijakan, startegi dan tindakan yang telah di jabarkan di atas seperti pengurangan konsumsi kertas, penggantian mesin pendingin ruangan yang lebih hemat energi, penggunaan tumbler yang otomatis mengurangi sabun cuci piring dll.

Komitmen Perusahaan dibidang lingkungan hidup diwujudkan melalui penggunaan energi dan material dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perusahaan memiliki kebijakan penggunaan energi dan material yang efektif dan efisien.

Kebijakan penggunaan kertas sebagai salah satu material penting dalam kegiatan operasional terus dilanjutkan pada tahun 2024. Perusahaan diterapkan dengan penggunaan kertas secara efisien. Perusahaan senantiasa menghimbau kepada karyawan untuk meminimalisir penggunaan kertas baru dan lebih mendorong penggunaan atau pemanfaatan kertas bekas yang masih bisa terpakai di lingkungan kerja.

Perusahaan juga telah menggunakan mesin photocopy dan printer yang telah dilengkapi dengan PIN & Job Storage, sehingga atas setiap penggunaan dan pencetakan dapat dilakukan kontrol dan monitoring sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar diperlukan.

Selain itu, mesin photocopy dan printer yang digunakan bisa untuk mencetak dokumen dua sisi (bolak-balik), sehingga bisa meminimalisir penggunaan kertas dalam jumlah banyak.

Dalam penggunaan listrik yang hemat dan bijaksana terus dilanjutkan pada tahun 2024, Perusahaan mengikuti kebijakan pengelola gedung tempat dimana Perusahaan menyewa ruangan kantor yang memanfaatkan listrik yang disalurkan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Adapun kebijakan penggunaan listrik yang diterapkan yaitu pembatasan waktu penggunaan AC dari jam 08.00 sampai tidak lebih dari pukul 17.00 WIB, selain itu penerangan lampu dibatasi pula hanya untuk yang benar-benar masih digunakan.

Perusahaan tidak mencatatkan penggunaan baik kertas, air dan listrik dalam volume. Pencatatan penggunaan energi dan material dilakukan dalam bentuk biaya yang dikeluarkan per bulan oleh Perusahaan secara keseluruhan.

E – Memo adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh internal Perusahaan bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat setiap persetujuan-persetujuan yang sifatnya keseharian. Yang sebelumnya selalu menggunakan kertas dan banyak makan tinta print dan meminta ttd basah kepada pihak terkait hingga manajemen, namun sekarang cukup dengan menggunakan sistem E – Memo semua mudah dan berjalan lancar.

Penggunaan kertas pun berkurang hingga 65% dan printer pun sudah jarang digunakan. Walaupun masih ada beberapa hal yang diperlukan menggunakan kertas dan tinta serta tanda tangan basah, seperti halnya surat surat penting dan berharga.